oleh

GAWAT ! Sertifikat Vaksinasi Presiden RI Bocor Karena Aplikasi PeduliLindungi

Jakarta -Pemerintah mengungkap hasil penelusuran bocornya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beredar luas di internet. Terungkap, akses terhadap sertifikat vaksinasi Jokowi dilakukan melalui fitur pemeriksaan sertifikat vaksinasi di PeduliLindungi.

Hal tersebut dijelaskan dalam keterangan siaran pers bersama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diterima lahanberita, Jumat (3/9/2021).

 

“Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi,” ujar pemerintah.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kini mengubah fungsi pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 di sistem PeduliLindungi. Yang sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor HP untuk pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 kini tidak diperlukan lagi.

Disebutkan hanya menggunakan lima parameter, terdiri dari nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin untuk mempermudah masyarakat mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 setelah menimbang banyak masukan dari masyarakat.

Adapun, informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 Jokowi yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi.

“Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa,” kata pemerintah.

situs bandar judi slot online

 

Terakhir, pemerintah meminta masyarakat tidak terprovokasi misinformasi mengenai aplikasi PeduliLindungi. “Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi,” kata pemerintah.

Sebelumnya diberitakan, sertifikat vaksinasi Jokowi beredar luas di internet, terutama di media sosial. Dari sertifikat tersebut tidak hanya memuat nama saja, tetapi juga tercantum NIK, tanggal lahir, dan barcode yang merupakan data pribadi.

Surat keterangan vaksinasi COVID-19 itu menyatakan bahwa Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Di bagian bawah sertifikat tersebut, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Tak hanya itu, tersebar juga nomor HP ajudan Presiden.

Syarat Penggunaan aplikasi dan situs PeduliLindungi (untuk selanjutnya disebut “Syarat Penggunaan”) yang ditetapkan di bawah ini mengatur penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19.

Aplikasi dan situs PeduliLindungi (selanjutnya disebut “PeduliLindungi”) digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “Pemerintah Republik Indonesia”) melalui lisensi yang sah dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan pelacakan dan penghentian penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di wilayah RI dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Syarat Penggunaan merupakan ketentuan yang harus dibaca, dipahami, dan disetujui oleh Pengguna (selanjutnya disebut “Anda” atau “Pengguna” atau “Pelanggan”) sebelum mengakses dan/atau menggunakan PeduliLindungi. Syarat Penggunaan ini dapat diperbarui di masa yang akan datang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan. Semua pedoman, aturan, atau ketentuan (termasuk dan tidak terbatas pada Kebijakan Privasi PeduliLindungiPeduliLindungijuga dapat menawarkan Layanan lain yang diatur oleh ketentuan layanan ini atau yang berbeda.

Perubahan dimaksud akan diinformasikan kepada Pengguna dan/ atau Pelanggan. Persetujuan Pengguna dan/ atau Pelanggan terhadap Syarat Penggunaan ini sekaligus merupakan persetujuan Pengguna dan/ atau Pelanggan terhadap perubahannya. Syarat Penggunaan ini berlaku sejak Pengguna dan/ atau Pelanggan menyetujuinya dan berakhir setelah perekaman data Pengguna dan/ atau Pelanggan dihentikan dan data dihapuskan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed