oleh

Perpu Yang Di Tanda Tanganin Jokowi , Berisi Royalti Hak Cipta.

Jokowi Teken PP 56: Nyanyi Lagu Ciptaan Orang di Kafe hingga TV Bayar Royalti

Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
Hadirnya PP ini untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait atas lagu dan musik.
Dengan adanya aturan ini, diharapkan ada mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi.
Salah satu poin dalam aturan ini adalah mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh semua orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersil dalam bentuk layanan publik kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik bernomor.

Dalam peraturan tersebut tertuang aturan pembayaran Royalty kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Pembayaran tersebut harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu atau Musik dalam bentuk Layanan Publik yang bersifat komersial.

situs bandar judi slot online
“Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN,” sebagaimana dikutip lahanberita sesuai dalam ayat 1 pasal 3,” Selasa (6/4). Pemerintah lantas mendaftarkan sejumlah layanan publik yang dikategorikan bersifat komersial yakni seminar dan konferensi nasional; restoran, kafe, pub, bistro, klub malam, diskotek; konser musik; pesawat, kapal laut, bus, kereta api; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi dan radio; hotel, fasilitas hotel dan kamar hotel; serta usaha karaoke. PP tersebut juga mengatur pembentukan pusat data lagu/musik.

Para pemilik lagu bisa mendaftarkan di pusat data ini dengan setidak-tidaknya mendaftarkan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, hak cipta dan hak-hak terkait. Pusat data ini lantas dikelola oleh Dirjen Kekayaan Intelektual. Sementara itu, tata cara penggunaan lagu dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta lewat LMKN.

Mereka diwajibkan membayar royalti setiap kali lagu dipakai. Besaran LMKN ditentukan oleh menteri terkait. Namun, biaya yang dikenakan pun bisa lebih murah jika pelaku yang ingin menggunakan jasa adalah pelaku UMKM.

Sementara, pada ayat 2 pasal 3 dijelaskan bahwa bentuk layanan publik yang bersifat komersial tersebut berupa:
a. Seminar dan konferensi komersial;
b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
c. Konser musik;
d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
e. Pameran dan bazar
f. Bioskop;
g. Nada tunggu telepon;
h. Bank dan kantor;
i. Pertokoan;
j. Pusat rekreasi;
k. Lembaga penyiaran televisi;
l. Lembaga penyiaran radio;
m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
n. Usaha karaoke.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed