oleh

Pejabat KKP Ungkap Koordinasi Ekspor Benur via Grup WA ‘Usaha Lobster’

Jakarta Lahanberita

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Trian Yunanda mengungkapkan cara koordinasi pengurusan izin ekspor benur yang dilakukan oleh tim due diligence bentukan Edhy Prabowo. Trian mengatakan koordinasi dilakukan melalui grup WhatsApp (WA) bernama ‘Usaha Lobster’.

“Sebetulnya keputusan menteri No 53 tahun 2020 tentang tim Uji Tuntas tertanggal 14 Mei 2020 itu nggak ada mandat, jadi nggak tahu saya kenapa tim due diligence dibentuk, saya pun nggak tahu ada tim itu, tapi ada mantan Dirjen Pak Dedi Sutisna telepon ‘ini kok ada tim due diligence, dan kenapa ketuanya bukan organik, organik inikan harusnya bukan Stafsus’. Saya bilang ‘nggak tahu’,” ujar Trian dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021).

Trian mengaku tidak tahu kenapa tim due diligence ini dibentuk Edhy dan mengapa ketua tim ini bukan dari pejabat KKP, melainkan stafsus Edhy. Dia mengungkapkan cara koordinasi dengan tim ini juga melalui grup WA.

“Dan dalam perjalanannya, ada WA dibentuk namanya ‘Usaha Lobster’, di mana semua masuk, tim due diligence khususnya eselon II, dan III, IV, juga ada stafsus. Jadi komunikasi dilakukan di grup usaha itu,” kata Trian.

situs bandar judi slot online

Trian mengungkapkan tugasnya itu melakukan verifikasi perusahaan yang mengajukan permohonan izin ekspor benur. Menurutnya, tugas itu sudah diatur dalam Kepmen yang dibuat Edhy.

“Tugas kami verifikasi untuk ke dirjen kami. Jadi di dalam Permen ada mandat diberikan kepada eselon I teknis apa saja yang harus dikerjakan. Jadi tugas saya, mandat dalam Kepmennya,” tutur Trian.

Dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Suharjito. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Suharjito disebut jaksa memberi suap ke Edhy sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.

Jaksa menyebut uang suap diberikan ke Edhy melalui staf khusus menteri KKP Safri dan Andrau Misanta Pribadi, lalu Sekretaris Pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Prabowo Iis Rosita Dewi, dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Siswadhi Pranoto Loe. Suap diberikan agar Edhy mempercepat perizinan budi daya benih lobster ke PT DPP.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed