oleh

Mengapa Covid-19 Meningkat Pasca Vaksinasi?

Lahanberita.com, Jakarta – Masih ingatkah kita, kapan pertama kali vaksin di Indonesia dimulai? Vaksin pertama kali dimulai tanggal 13 Januari 2021, dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, serta perwakilan masyarakat.

Kemunculan vaksin menjadi angin segar dan harapan baru masyarakat untuk segera terbebas dari Covid-19. Target vaksinasi nasional sebesar 181.554.465 (70% dari populasi masyarakat Indonesia). Pada Juni 2021, vaksinasi ditargetkan mencapai 700.000 dosis per hari, dan pada Juli 2021 diharapkan bisa mencapai 1 juta dosis per hari.

Hingga 11 Juni 2021, jumlah vaksinasi telah mencapai 31,5 juta dosis. Dengan demikian, jika semua terealisasi dengan baik, maka tahun ini dosis vaksin akan mencapai 70% dari populasi masyarakat Indonesia.

Pasca masuknya vaksin ke Indonesia, fokus pemerintah saat itu ialah meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mau menerima vaksinasi. Usaha meningkatkan kepercayaan tersebut, mulai dari ajakan yang melibatkan publik figur, pembuatan kebijakan, dan upaya lainnya.

Namun, dalam perjalanannya proyeksi dan rencana pemerintah tersebut tentu tidak berjalan mulus. Terdapat berbagai hambatan dan dilema di tengah masyarakat. Misalnya, kemunculan varian baru Covid-19 (varian delta), efek samping penerima vaksin, masyarakat yang enggan menerima vaksin, dan bahkan kelalaian masyarakat itu sendiri (melanggar aturan prokes dan melakukan mudik).

Beberapa problem di atas, khususnya kelalaian masyarakat, tidak hadir dengan sendirinya. Tentu terdapat berbagai alasan atau penyebab mengapa kemudian masyarakat menjadi lalai dalam menjalankan aturan prokes, bahkan tetap ngotot melakukan mudik meski pemerintah sudah membuat larangan. Salah satu penyebab mengapa masyarakat menjadi lalai ialah karena muncul berbagai macam narasi-narasi di lingkungan masyarakat.

Narasi inilah yang menjadi penyebab munculnya respons berbeda antara harapan (proyeksi dan rencana) pemerintah dengan realitas yang terjadi. Khususnya narasi yang menyebabkan kelalaian di tengah masyarakat. Berdasarkan peristiwa tersebut kita bisa berkaca pada suatu teori psikologi sederhana yakni stimulus respons.

Stimulus sangat menentukan jenis respons yang terjadi. Stimulus yang sama bisa menciptakan respons yang sama ataupun berbeda. Stimulus dalam hal ini bisa diartikan sebagai sebuah narasi yang berkembang di masyarakat. Sedangkan respons bisa berupa perilaku masyarakat setelah mendengar narasi tersebut.

Sebab itu, berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa narasi yang perlu diluruskan oleh pemerintah, agar respons masyarakat juga bisa sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Pertama, vaksin berfungsi untuk meningkatkan herd immunity (kekebalan kelompok) atau memperlambat laju penularan. Bukan berarti vaksin sepenuhnya menangkal Covid-19. Jadi masih ada kemungkinan masyarakat terkena Covid setelah vaksinasi.

Adanya narasi setelah vaksin bisa terbebas dari Covid-19 atau vaksin bebas untuk berkegiatan menciptakan respons lalai dari aturan protokol kesehatan. Sehingga, lalai di sini berkorelasi positif terhadap meningkatnya kasus Covid-19 pasca vaksin. Peningkatan kasus Covid-19 di tahun ini diindikasikan karena adanya perilaku mudik dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah masih perlu melakukan pengetatan protokol kesehatan, memaksimalkan 3T dan aturan lain yang terkait dengan pembatasan. Selain itu pemerintah juga perlu menekankan sosialisasi tujuan, fungsi, dan cara kerja vaksin, tidak sekadar melakukan vaksinasi.

situs bandar judi slot online

Kedua, Covid-19 memasuki gelombang kedua, yaitu adanya varian baru yang masuk ke Indonesia. Pertanyaannya, mengapa varian ini bisa masuk ke Indonesia? Tentunya pasti ada yang menjadi carrier. Artinya penyebaran varian baru ini dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan keluar negeri. Jika seperti ini, berarti kelalaian terjadi saat mendeteksi (mengamankan) para pelaku perjalanan ke luar negeri, dan yang bertanggung jawab atas itu adalah petugas di lapangan.

Sebab itu muncul sebuah narasi “petugas saja bisa lalai, apalagi masyarakat”, atau “kenapa petugas keras ke masyarakat umum, sementara agak lunak bagi pelaku perjalanan luar negeri?”. Narasi ini menciptakan respon perlawanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketiga, kondisi ideal untuk herd immunity adalah 70% dari jumlah penduduk, atau sebesar 181,5 juta penduduk. Sementara target pengadaan vaksin di tahun 2021 sebanyak 77,38 juta dosis dengan anggaran 13,92T. Oleh sebab itu, untuk tahun 2022 dengan anggaran dan harga yang sama, pemerintah baru bisa mengadakan vaksin sebesar 154,76 juta dosis. Artinya, masyarakat masih harus menunggu sampai akhir tahun 2022 untuk realisasi target vaksinasi gratis.

Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya respons yang muncul adalah masyarakat berlomba-lomba untuk segera divaksin, tapi karena lebih banyak yang tidak divaksin daripada yang divaksin, maka wajar jika masyarakat masih lalai.

Untuk mengantisipasi realisasi vaksin yang baru bisa selesai di tahun 2022, diciptakan yang namanya vaksin gotong royong. Yaitu vaksin yang dibiayai perusahaan dan gratis untuk karyawan. Pemerintah harus mengetatkan penggunaan vaksin gotong royong bagi perusahaan yang ingin beroperasi di masa pandemi. Karena, saat ini kluster perkantoran menjadi salah satu penyumbang terbesar peningkatan kasus Covid-19. Jadi tidak ada salahnya memberikan sanksi yang tegas bagi kluster perkantoran yang tidak segera mengadakan vaksin gotong royong.

Keempat, kita masih berada di masa pendemi, larangan untuk berkerumun atau berkumpul jika tidak penting, tentu menambah intensitas penggunaan internet karena masyarakat harus tetap berada di rumah. Ditambah pemberitaan yang beredar tentu bisa mempengaruhi mindset masyarakat. Namun, akhir Juni 2021 ini, pemberitaan di Indonesia mendominasi salah satunya terkait Pilpres 2024. Hal yang mungkin wajar jika masyarakat lalai dengan Covid-19, ketika melihat pemberitaan Pilpres 2024 terlalu dini dibicarakan. Lokus masyarakat diarahkan untuk mulai menetapkan pilihan. Jelas, narasi ini menciptakan respons seakan pemerintah lebih peduli terhadap persiapan pilpres daripada masyarakat.

Kelima, pengambilan kebijakan atas dasar Covid-19 perlu diperhitungkan lagi. Misalnya pembatalan haji (sudah dilakukan), pemulihan ekonomi, dan lain sebagainya. Intensitas menggunakan Covid-19 sebagai tameng dalam pengambilan kebijakan bisa membentuk mindset jika Covid-19 hanyalah kambing hitam, dan bagi saya hal ini sangat bahaya. Oleh sebab itu, meminimalisasi alasan pengambilan kebijakan karena Covid-19 perlu dipertimbangkan kembali. Pemerintah bisa lebih bijak dengan menyampaikan argumentasi logis kepada masyarakat, dengan harapan argumen tersebut mampu menciptakan sistem yang kolaboratif.

Keenam, lockdown adalah opsi yang terbaik, tetapi bukan kebijakan yang baik untuk saat ini. Beberapa kepala daerah menyatakan ketidaksanggupan untuk lockdown, oleh karena itu, narasi lockdown ataupun tidak lockdown sebaiknya difokuskan dengan membahas kesiapan menyelamatkan pasien Covid-19 dan startegi pengadaan serta pendistribusian vaksin.

Sebagai kesimpulan, salah satu yang mempengaruhi peningkatan kasus Covid-19 memang karena kelalaian masyarakat, namun tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat. Adanya narasi atau berita hoax tentang vaksin dan Covid-19 mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, posisi pemerintah sebagai pelindung masyarakat perlu lebih serius menangani pandemi ini. Sebagai pembuat kebijakan, bukanlah hal yang sulit bagi pemerintah untuk memenangkan narasi di tengah masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed