oleh

Ini Info Lengkap Seputar May Day atau Hari Buruh 01/05/2021

Polda Metro Kerahkan 6.394 Personel Amankan Demo Hari Buruh

Jakarta –
Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2021 hari ini tetap akan diwarnai aksi demo para buruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah satu elemen buruh yang bakal turun ke jalan adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan diikuti puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia. “Khusus KSPI, aksi May Day ini akan diikuti 50.000 buruh yang sudah tercatat, yang sudah dilakukan pendataan lebih dari 50.000 buruh di 24 provinsi,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (27/4/2021) lalu.
Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan demo Hari Buruh di Jakarta hari ini. Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel di beberapa titik kumpul massa dan di titik aksi massa.

“(Sebanyak) 6.394 personel kemungkinan masih akan bertambah lagi yang akan kita turunkan gabungan TNI, Polri, kemudian dari Pemda,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Perwakilan serikat buruh telah menyampaikan pemberitahuan terkait demo May Day ini. Aksi massa buruh terkonsentrasi di 3 titik yakni di depan Mahkamah Konstitusi (MK), depan Istana Negara dan di depan kantor Indonesia Labour Organization (ILO).

“Memang betul sudah ada pemberitahuan di beberapa tempat yang terpusat di Patung Kuda, kemudian di depan MK, dan kemudian di Kantor ILO. Tiga ini yang berpusat oleh rekan-rekan serikat buruh yang ada. Mulai pagi kemudian selesai siang lalu ada lagi sampai dengan sore,” ujarnya.

Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan perwakilan serikat buruh terkait aksi tersebut. Polisi mengharapkan massa buruh melakukan swab tes sebelum berunjuk rasa.

“Polda Metro Jaya membentuk tim kesehatan langsung berkoordinasi dengan teman-teman serikat yang memang patuh dan mengharapkan ada pengecekan swab antigen terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan,” imbuhnya.

Massa Buruh Bawa Petisi Tolak UU Cipta Kerja ke MK dan Istana


Kapolda Metro Irjen Fadil Imran temani massa buruh sampaikan petisi tolak UU Cipta Kerja ke MK (Foto: Yogi)
Jakarta -Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day 2021. Dalam tuntutan aksinya itu, para buruh memprotes terkait UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan para buruh.

Wakil Presiden KSPI Riden Hatam Aziz mengatakan selain turun ke jalan untuk demo, pihaknya hari ini akan menyampaikan petisi protes mereka terkait UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara. Riden mengklaim pihaknya nantinya akan diterima oleh perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP).

“Info yang kami dapat Sekjen yang akan menerima, selesai di MK kami akan ke Istana Negara di Istana Negara kami dapat konfirmasi Insyaallah bisa diterima KSP. Kami hormati nggak ada dialog kami sampaikan petisi kami terhadap UU Nomor 11 tahun 2020,” kata Riden di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5/2021).

Riden mengatakan pihaknya ada sekitar 200 massa buruh yang tergabung dalam serikatnya turun ke kawasan Patung Kuda hari ini. Dia menyebut secara internal pihaknya memang membatasi massa yang hadir mengingat masih adanya pandemi virus Corona.

Terkait gugatan terhadap UU Cipta Kerja, Riden menyebut ada sejumlah aturan di UU tersebut yang dinilai merugikan kaum buruh. Salah satunya adalah berkaitan dengan upah minimum sektoral para buruh.

“Sekarang UU 11 tahun 2020 ini, kami menyatakan telah terjadi degradasi bahkan telah terjadi penurunan yang luar biasa. Contohnya, upah minim sektoral sudah dihilangkan. Kemudian UMK juga ada kata dapat/menetapkan. Kata dapat itu bisa tidak,” sebut Riden.

“Bahawa di UU 11 ini, status hubungan kerja itu sangat liberal, sangat bebas, yaitu yang disebut PKWT,” sambungnya.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day sekurang-kurangnya berjumlah 50 ribu buruh.

“Mereka tersebar di 3.000 perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi. Seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagainya,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day sekurang-kurangnya berjumlah 50 ribu buruh.

situs bandar judi slot online

“Mereka tersebar di 3.000 perusahaan/pabrik, 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi. Seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan sebagainya,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).

Apa saja tuntutan buruh dalam aksi May Day kali ini?

1. Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Omnibus law UU Cipta Kerja tidak memberi kepastian pendapatan (income security) bagi kaum buruh. Bahkan keberadaannya cenderung mereduksi atau mengurangi hak-hak buruh yang tertuang di dalam UU Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Kamis (29/4/2021).

Itulah sebabnya, hingga saat ini kaum buruh terus berjuang agar UU Cipta Kerja dibatalkan. Salah satunya adanya dengan mengajukan uji materi dan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Termasuk dengan melakukan aksi besar-besaran di Hari Buruh Internasional (May Day) untuk menyuarakan tuntutannya.

“Hilangnya kepastian pendapatan itu terlihat, bahwa di dalam UU Ketenagakerjaan Upah Minimum terdiri dari UMP, UMSP, UMK, UMSK Kenaikan Upah Minimum berdasarkan hasil KHL (UU 13/2003) dan atau inflasi plus pertumbuhan ekonomi (PP 78/2015). Tetapi di dalam UU Cipta Kerja, UMK bersyarat, UMSK dan UMSP hilang, serta kenaikan Upah Minimum hanya berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja,” kata Said Iqbal.

2. Tolak outsourcing

Penolakan kaum buruh terhadap omnibus law bukan tanpa alasan. “Bagi kami, UU Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security,” kata Said Iqbal.

Terkait dengan tidak adanya kepastian kerja, hal ini tercermin dari dibebaskannya penggunaan outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga bisa saja, seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha adalah buruh outsourcing. Begitu pun dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali.

3. Tolak upah murah

Berkenaan dengan tidak adanya kepastian pendapatan, hal ini terlihat dari dihilangkannya upah minimum sektoral. Di samping adanya klausa bahwa upah minimum kabupaten/kota “dapat” ditetapkan. Kata dapat di sini artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Jika tidak ditetapkan, maka akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan.

Said menjelaskan hilangnya kepastian pendapatan para buruh tercermin dalam pengertian bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat diputuskan oleh gubernur. Menurutnya kata ‘dapat’ menunjukkan ketidakpastian karena gubernur juga tidak bisa menetapkan.

“Tidak ada kepastian, karena menggunakan kata-kata ‘dapat’. Berarti tidak ada kepastian, kembali kepada rezim upah murah,” ucapnya.

Jika gubernur tidak bisa menetapkan maka yang diberlakukan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Said menilai jika UMP yang diberlakukan maka upah yang diterima para buruh yang tadinya secara sektoral akan turun jauh.

Karyawan Kontrak

Sementara itu, terkait dengan karyawan kontrak, di dalam UU Ketenagakerjaan dibatasi maksimal hanya 3 periode kontrak dan batas maksimal waktu kontrak adalah 5 tahun.

Dengan pembatasan periode dan batas waktu kontrak ini, setelah 5 tahun kontrak, maka setelah itu buruh dapat diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT) sepanjang berkinerja baik dan dibutuhkan perusahaan.

Tetapi di dalam UU Cipta Kerja, lanjut Said Iqbal, PKWT tidak dibatasi periode dan batas maksimal waktu kontraknya, sehingga pekerja dapat dikontrak pendek tanpa periode dan tidak ada batas waktu atau dikontrak terus menerus. Ini yang dimaksud kontrak seumur hidup tanpa masa depan. Dampaknya, buruh tidak ada kesempatan menjadi karyawan tetap (PKWTT) karena dikontrak terus menerus oleh Perusahaan.

Dalam tuntutannya, buruh meminta PKWT atau karyawan kontrak harus dibatasi 3 – 7 periode kontrak dan batas maksimal waktu kontrak adalah 5 – 7 tahun, agar karyawan kontrak bisa punya kesempatan menjadi karyawan tetap (PKWTT) yang berkinerja baik.

“Jangka waktu kontrak tidak diatur dalam peraturan pemerintah, tapi harus diatur di UU 11/2020,” kata Said Iqbal.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed