oleh

Ada Pertemuan Di Kantor Menteri Pertahanan: Bahas Perihal Apa ? Alutsista?

JAKARTA, lahanberita.com– Di tengah panasnya desas-desus adanya mafia alutsista di Kemenhan RI, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendadak menggelar pertemuan dengan pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie. Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Selain itu, ada pula anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Pertemuan digelar di Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (11/6/2021).
Belum diketahui spesifik apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dalam akun Instagramnya, Sufmi Dasco Ahmad hanya menyebut pertemuan itu sebagai bentuk memperkuat diri membangun diri.
“Perkuat diri membangun negeri. Bersama Pak Prabowo Subianto, Connie Rahakundini Bakrie dan Bro Ahmad Sahroni. 11 Juni 2021 di Kemhan,” tulis Dasco dalam akun Instagramnya, Jumat (11/6/2021).
Isu di media sosial tentang Alutsista ini memang mengguncang jagad maya.
Pengamat politik dan aktivis media sosial, Ninoy Karundeng pun ikut mewarnai perang opini soal Alutsista dengan memberikan perspektif lain dari yang dipaparkan Connie.
Tulisan Ninoy sontak juga mencuri perhatian mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
Lewat tulisannya, Dahlan mengritik sengkarut proyek triliunan rupiah itu.
Sebelumnya, pemerhati pertahanan Connie Rahakundini Bakrie sempat viral di media sosial menyoal soal alutsista yang sedang dibenahi oleh Presiden Jokowi di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, mengatakan peningkatan anggaran dalam rangka modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp1.700 triliun berpotensi menjadi bancakan politik pada kontestasi Pemilu 2024.

“Bagaimana mungkin kita mau memercayakan Rp1.700 triliun kalau Anda tidak mau memberikan penjelasan secara detail tentang pondasi bangunan rumahnya; kebijakan, postur, dan sebagainya. Jadi, menurut saya ini sangat potensial menjadi bancakan politik buat 2024,” ujar Al Araf dalam agenda webinar PSI, Jumat (11/6) malam.

Al Araf mengaku heran dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan alutsista TNI dalam kondisi kritis. Sebab, menurut dia, kondisi kritis sudah ada sejak 2007.

Oleh karena itu, kata Al Araf, pemerintah membuat skema Minimum Essential Force (MEF). Dalam setiap tahap MEF, pemerintah menganggarkan Rp150 triliun setiap lima tahun untuk belanja alutsista, dimulai sejak 2009 dan berakhir di 2024.

“Pertanyaan saya adalah kenapa dari 2007 sampai sekarang skemanya kritis terus padahal gelontoran anggaran Rp150 triliun per lima tahun itu sudah dilakukan. Selama ini program-program MEF itu apa kontribusinya dalam modernisasi alutsista?” kata dia.

situs bandar judi slot online

Ia berpendapat bahwa masalah modernisasi alutsista tidak selalu terkait dengan besaran anggaran. Sebab, mengacu pada MEF, Kementerian Pertahanan sudah mempunyai skema anggaran sendiri terkait modernisasi alutsista.

Menurut dia, hal pokok yang paling bermasalah dalam hal modernisasi alutsista adalah terkait transparansi dan akuntabilitas penganggaran di sektor pertahanan.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertahanan hanya akan terwujud jika pemerintah melakukan proses reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1997,” ucap Al Araf.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan disebut akan melakukan pembelian sejumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) untuk memenuhi kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed