“Ada 182 Aduan Masyarakat yang Dirugikan Kominfo”, Ucap LBH Jakarta

situs

Lahan Berita – Kabar mengejutkan datang dari LBH Jakarta, pasalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima 182 aduan terkait pemblokiran sejumlah layanan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sejak Sabtu kemarin mereka telah membuka Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom.

“Pos pengaduan tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020),” tulis LBH Jakarta di situsnya, dikutip pada Selasa, 2 Agustus 202

Profil yang mengajukan keluhan sangat beragam sekali, mulai dari pekerja kreatif (seperti artis, musisi, desainer grafis, pembuat konten, dan lainnya) hingga developer, gamer, pekerja lepas, dosen, jurnalis hingga badan usaha yang bergerak pada bisnis digital.

Akibat dari pemblokiran yang terjadi, telah banyak pengadu yang kehilangan klien dan gagal melakukan kesepakatan kerja. Kebijakan Menkominfo mencabut sementara waktu blokir terhadap aplikasi Paypal tidak menjawab permasalahan dalam jangka panjang dan juga masyarakat menilai kominfo tak jelas dan tak kosnisten.